Home  |  Contact
 
 
 PROFILE BAPPEDA
 PRODUK BAPPEDA
 Arsip / Dokumentasi
 
 
 

Selasa, 09 Februari 2016  

 

  
KOTA BANDUNG 10 BESAR KOMIT PEMBERANTASAN KORUPSI
Posting : 29-09-2014

BANDUNG, (PRLM).- Kota Bandung termasuk sepuluh kota di Indonesia yang berkomitmen memberantas korupsi. Hal itu terbukti, indeks persepsi korupsi di Kota Bandung mengalami peningkatan ke arah lebih baik, terutama pada dua tahun terakhir setelah Pemkot Bandung mulai memperlihatkan perubahannya terkait pemberantasan korupsi.

"Saat kami tanya kepada warga Kota Bandung dan lima daerah lainnya memang masalah perijinan masih jadi penilaian paling mencolok, namun secara global pemberantasan korupsi di Kota Bandung dirasakannya sudah sedikit lebih baik dibanding dua tahun lalu," terang officer anti corruption forum Ratna Ningsih, di sela acara sensitisasi konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melawan korupsi bersama Pemkot Bandung, di hotel Aston, Cihampelas, Rabu (28/3).

Menurut Ratna, berdasarkan hasil survey TI, Uni Eropa dan Kedutaan Norwegia terhadap lima kota di Indonesia sendiri, Kota Bandung masuk sepuluh besar kota yang berkomitmen memberantas korupsi. "Pertama Denpasar dengan nilai 6,71, Tegal, Surakarta, Jogjakarta, Manokwari dan Bandung nilainya 5,2 masuk di urutan 6-10 itu. Itu menurut masyarakat yang langsung merasakan apakah di sini masih tinggi korupsinya atau tidak? masyarakat yang tahu," katanya. Pada kegiatan tersebut Kota Bandung juga menjadi kota yang pertama melakukannya, itu karena Kota Bandung sudah memiliki RAD PK dan mempunyai komitmen anggaran untuk pemberantasan tersebut, seperti disampaikan Project Associate United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Damaris J. Monteiro Tnunay.

"Kegiatan bertujuan agar para pembuat kebijakan mengetahui ketentuan dalam UNCAC yang mengatur perihal korupsi. Nantinya kegiatan ini akan kami bawa ke pusat untuk kemudian dibahas agar dapat memecahkan masalah yang ada didaerah," katanya. Menanggapi hal tersebut Wali Kota Bandung Dada Rosada mengaku cukup senang, pasalnya pakta integritas dan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK) yang dilakukan sejak 2009 lalu itu berarti berjalan. Selain itu, kendati bangga menjadi kota percontohan sejak 2009 hingga 2013 mendatang, terkait pemberantasan korupsi, Dada mengakui bahwa Kota Bandung masih harus banyak melakukan perbaikan, khususnya di bidang pengurusan perijinan. "Kita masih harus kita lakukan terus, karena prilaku ini kan internal eksternal, kedua-duanya, sehingga semua pihak turut andil dalam pemberantasan korupsi itu. Khusus di perijinan harus dilakukan pengketatan sebaik-baiknya dan juga penegakan hukum yang lebih baik lagi," katanya. (A-113/A-108)***

...Selanjutnya


  
Pengalaman kota Bandung dalam menyusun dan melaksanakan RAD PK menjadi bahan diskusi di Bappenas
Posting : 15-08-2014

Pengalaman kota Bandung dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) 2009-2013 telah menjadi bahan diskusi yang dilaksanakan Bappenas (Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan) pada tanggal 15 Maret 2012.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah mengamanatkan bahwa salah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Dan jauh sebelum Peraturan Presiden tersebut, pada Tahun 2008 Kota Bandung telah berhasil menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Bandung 2009-2013.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi pilot project Bappenas dan Kemitraan, bersama 5 Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Secara teknis, penyusunan RAD PK tersebut dibantu oleh Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK) sebagai mitra kerja Bappeda Kota Bandung.

Pembelajaran dari pengalaman kota Bandung tidak terlepas dari keberhasilan penyusunan, pelaksanaan dan review RAD PK di kota Bandung yang sangat dipengaruhi oleh Kelompok Kerja yang solid serta komitmen pimpinan dan Kepala Daerah yang kuat. Selain itu seluruh tahapan siklus RAD PK juga selalu dikawal oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam hal ini pleh Lembaga Advoksi Kerakyatan (LAK).

Kota Bandung juga menunjukan inovasi dan keberlanjutan RAD PK melalui penganggaran kegiatan citizen report card (CRC) di SKPD tertentu pada tahun 2012 serta dilakukan evaluasi secara menyeluruh pada tahun 2013. Inovasi penting berkenaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota Bandung yang sedang dikerjakan saat ini adalah sistem tata kelola perencanaan dan penganggaran terintegrasi (Bandung Integrated Resources Management System). Sistem ini bersifat desk top yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan (musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota, serta RKPD, KUA/PPAS, DPA dalam aplikasi e-city planing dan e-budgeting), pelaksanaan (pemaketan/e-project planing, e-proc, e-contract, eprogress), serta pemantauan (e-project performance dan e-monev).

...Selanjutnya

 LINK TERKAIT
 
 
 
 

© Copyright BAPPEDA 2013. All Right Reserved.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung